Sumut Raih WTP ke-11 Berturut-turut, Bobby Nasution: Ini Bukan Jaminan Bebas Korupsi

JELAJAHNEWS.ID - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Afif Nasution, kembali menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2024. Raihan ini menandai capaian ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014.

Penyerahan opini WTP dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang digelar di Gedung DPRD, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (12/6/2025). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, para wakil ketua dan anggota dewan, Anggota IV BPK RI Haerul Saleh, serta Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang. Gubernur turut didampingi para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas opini WTP yang diberikan, serta kepada jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyusun laporan keuangan secara akuntabel. Ia mengingatkan bahwa capaian ini harus dijaga, dan kekurangan yang masih ada perlu terus diperbaiki.

"Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI serta seluruh tim pemeriksa yang telah membantu menyempurnakan laporan keuangan, sehingga Pemprov Sumut kembali meraih opini terbaik untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut," ujar Bobby.

Namun demikian, Bobby menegaskan bahwa opini WTP bukanlah jaminan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah bebas dari praktik korupsi. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran OPD untuk menjunjung tinggi integritas dan terus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Saya juga mengingatkan diri sendiri dan seluruh pimpinan OPD, agar kita menjadi insan yang bersih dari korupsi, serta benar-benar mengelola keuangan untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Bobby juga mengajak DPRD Sumut untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap program dan penggunaan anggaran OPD. Ia berharap capaian WTP ke-11 ini menjadi penyemangat untuk memperkuat budaya kerja yang akuntabel di lingkungan Pemprov Sumut.

"Kami harap, jika ada program atau anggaran yang tidak wajar, DPRD dapat segera mengoreksi. Ini penting agar belanja yang tidak efektif tak terjadi lagi. Kami sadar masih banyak yang perlu diperbaiki, karena itu kami mohon bimbingan dari BPK dan pengawasan dari DPRD Sumut," tambah Bobby.

Sementara itu, Anggota IV BPK RI, Haerul Saleh, menyatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap LKPD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan sesuai standar audit yang ketat dan metodologis.

"Penilaian dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan laporan," jelas Haerul.

Ia menegaskan bahwa opini WTP tidak berarti tidak ada potensi korupsi, karena pemeriksaan dilakukan berdasarkan pengujian sampel akibat keterbatasan waktu dan sumber daya.(jns)