DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara yang digelar di lobi Balai Kota Medan, Senin (2/6/2025), menyusul hasil tes urine yang dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota pada Sabtu (26/4/2025).
Menurut Kepala BNN Sumut, Brigjen Toga Panjaitan, keempat pejabat tersebut terbukti menggunakan berbagai jenis narkotika dan psikotropika, termasuk sabu, ekstasi, ganja, dan obat penenang.
“AF teridentifikasi menggunakan psikotropika golongan 4 jenis alprazolam dengan resep dokter. HS tidak ditemukan tanda kecanduan saat ini, namun pernah menggunakan ekstasi dan obat penenang. HSS mengalami ketergantungan sabu, sementara EEL mengaku satu kali menggunakan ganja yang diberikan temannya,” jelas Toga.
Toga menambahkan, para pejabat ini dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan tidak terkait dengan jaringan pengedar, sehingga sesuai UU No. 35 Tahun 2009, mereka wajib direhabilitasi dengan persetujuan keluarga.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa sanksi berat tengah dipertimbangkan, mulai dari pencopotan jabatan hingga pemecatan tidak hormat, terutama bagi pengguna berulang.
“Kami menunggu pendalaman dari BNN agar sanksi yang diberikan sesuai aturan. Jika terbukti ada niat menggunakan secara sadar, maka pencopotan jabatan bisa langsung diterapkan,” tegas Wali Kota.
Pemko Medan akan terus berkoordinasi dengan BNN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan langkah disipliner terhadap masing-masing pejabat. Hingga saat ini, proses asesmen dan klarifikasi lanjutan masih berlangsung.(jns)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah