Anggota Komisi III DPR Desak Polisi Tangkap Dua Pria yang Diduga Intimidasi Pemilik Fortuner di Bekasi
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Salah satu isu yang dibahas adalah lahan eks HGU PTPN seluas 5.873 hektare. Menurut Nusron, lahan itu sekarang sudah jadi tanah negara bebas dan bukan lagi milik PTPN. Artinya, kewenangan untuk mengelola dan mendistribusikannya berada di tangan Kementerian ATR/BPN.
“Kami akan jadikan ini target reforma agraria. Tapi harus adil. Jangan sampai yang berhak tidak dapat, yang tidak berhak malah dapat,” tegas Nusron.
Konflik pertanahan juga menjadi sorotan. Nusron ingin solusi yang menguntungkan kedua belah pihak: masyarakat senang, negara tidak dirugikan.
“Kami akan cari pola terbaik, agar tidak ada aset negara yang terganggu,” katanya.
Soal sertifikasi tanah juga tak luput dari perhatian. Dari sekitar 4 juta hektare lahan di Sumut, baru separuhnya yang sudah bersertifikat. Nusron menargetkan dalam empat tahun ke depan, angka ini bisa naik jadi 70%.
Sementara itu, Gubernur Bobby mengakui persoalan tanah di Sumut cukup banyak dan rumit. Ia berharap kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN bisa membawa perubahan konkret.(jns)
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan komitmen TVRI dalam menghadirkan layanan penyiaran yang merata bagi seluruh
Politik
Tim penasehat hukum keluarga almarhum Ripin dari Kantor Hukum Esron J. Silaban & Rekan meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (
Hukum
Oknum pejabat akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) berinisial AS dilaporkan ke Polrestabes Medan terkait dugaan
Hukum
Perumda Tirtanadi akan melakukan perbaikan pada pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter 1.000 milimeter yang mengalami kebocoran di
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang te
Daerah
Kepala Instalasi Pengolahan Air (Ka.IPA) Delitua Perumda Tirtanadi Azanil Putra angkat bicara, terkait pengolahan bahan kimia yang dinilai
Peristiwa
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Herdensi menyampaikan keprihatinan atas ditemukannya sebanyak 6,8 kilogram narkotika jenis
Peristiwa