Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit tenaga surya hingga 100 gigawatt sebagai bagian dari program percepatan transisi energi nasional. Hal tersebut diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025).
"Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu tadi kita bahas teknis," kata Bahlil.
Menurutnya, kapasitas produksi industri panel surya nasional saat ini baru mencapai 5 gigawatt per tahun. Karena itu, pemerintah membuka peluang investasi asing dan mendorong kolaborasi dengan pengusaha nasional serta BUMN, termasuk PLN.
"Kalau target 100 gigawatt, pasti kita butuh investor asing untuk mendukung produksi. Namun prinsipnya, investor luar harus bermitra dengan pengusaha dalam negeri," tegasnya.
Selain membahas energi terbarukan, Presiden Prabowo dan Menteri ESDM juga menyinggung negosiasi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Bahlil menyebutkan, kesepakatan awal adalah penambahan 10 persen saham, tetapi peluang kenaikan nilai saham masih terbuka.
"Negosiasinya berkembang, insyaallah lebih dari 10 persen. Saya diminta mempercepat komunikasi, dan kalau sudah final, Freeport juga akan mempertimbangkan kelanjutan kontrak," ungkap Bahlil.
Program transisi energi ini diharapkan menjadi tonggak penting menuju kemandirian energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam strategis.(**)
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah