DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
FTTR-B dikembangkan untuk memberikan kinerja jaringan tinggi, efisiensi energi, serta kemudahan manajemen dan instalasi. Melalui desain arsitektur yang minimalis dan sistem operasional cerdas, solusi ini mampu menghadirkan kecepatan Wi-Fi mendekati 1Gbps serta roaming tanpa hambatan antar-ruangan di lingkungan kantor.
Setelah beberapa bulan beroperasi di kantor pusat MyRepublic Indonesia, jaringan ini telah melayani lebih dari 300 pengguna aktif dengan performa tinggi dan stabil. Transformasi ini menjadi bukti pentingnya infrastruktur serat optik dalam mendukung digitalisasi UMKM secara efisien dan hemat biaya.
Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, Hendra Gunawan, menyatakan bahwa uji coba ini menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pelaku UMKM. “Dengan kecepatan nyaris 1Gbps dan efisiensi operasional tinggi, solusi ini membuka jalan bagi transformasi digital yang lebih inklusif dan stabil,” ujarnya, dikutip, Senin (26/5/2025).
UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, dengan lebih dari 65 juta unit menyumbang 61,7% PDB dan menyerap 96,9% tenaga kerja nasional. Namun, tantangan digitalisasi masih besar karena terbatasnya anggaran, skala operasional, dan sumber daya TI.
Solusi FTTR-B dari FiberHome menjadi terobosan karena menawarkan jaringan gigabit yang plug-and-play, mudah dipasang tanpa teknisi khusus, serta dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Arsitektur ini juga mengurangi biaya investasi (CAPEX), biaya operasional (OPEX), dan konsumsi daya—memberikan efisiensi jangka panjang.
Dengan fitur manajemen jaringan terpusat dan roaming Wi-Fi yang lancar di seluruh ruangan, FTTR-B memperkuat konektivitas dan daya saing digital UMKM di era modern.(sid/**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah