26 WBP Ikuti Posyandu Pralansia dan Lansia, Lapas Bagansiapiapi Perkuat Layanan Kesehatan
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan Posyandu Pralansia dan Lansia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WB
Hukum
JELAJAHNEWS.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Sidempuan menerima titipan uang pengganti perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja tidak terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan Padang Sidempuan.
Dalam perkara ini Kejari Padang Sidempuan telah menahan dua terdakwa yakni, Kadis Kesehatan Padang Sidempuan Sofyan Subri Lubis (SSL) dan Bendahara Purnama Hasibuan (PH).
Titipan uang perkara dugaan tindak pidana korupsi BTT ini yakni dari kegiatan operasional petugas monitoring Covid-19 tahun 2020 senilai Rp352.200.000.
Penyerahan titipan tersebut didampingi oleh istri terdakwa Sopian Subri dan disaksikan dua orang penegak hukum terdakwa maupun tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Padang Sidempuan.
Hal itu diungkapkan oleh Kajari Padang Sidempuan Jasmin Manullang melalui Kasi Intel Yunius Zega dan Kasi Pidsus Yus Iman M Harefa diruang kerjanya, Senin (5/11/2022).
Yunius Zega menjelaskan penyerahan titipan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi telah disetorkan ke rekening penitipan lainnya (RPL) Kejari Padang Sidempuan pada Bank Mandiri Cabang Padang Sidempuan yang nantinya diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Dijelaskannya, penyerahan titipan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Register perkara Nomor:55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn dengan Register Dakwaan PDS-01/PSP/01/2021 a.n terdakwa Sopian Subri Lubis.
Selain itu, register perkara nomor:56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn dengan Register Dakwaan PDS-02/PSP/01/2021 a.n terdakwa Purnama Hasibuan terkait dugaan tipikor pengelolaan BTT kegiatan biaya opsnal petugas dalam rangka monitoring Covid-19 T.A 2020 pada Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan.
"Meskipun dilakukan pengembalian tidak akan berpengaruh pada tuntutan dari Kejari Padang Sidempuan dengan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun," katanya.
Sebelumnya, kedua terdakwa Sopian Subri Lubis dialihkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas 1 A Khusus memutuskan dan menetapkan terdakwa menjadi tahanan kota dengan beralasan memiliki riwayat sakit dengan melampirkan keterangan dokter dari Rumah Sakit Metta Medika Padang Sidempuan.
Untuk terdakwa bendahara Purnama Hasibuan ditahan di Lapas Padang Sidempuan dengan meninggalkan suami dalam keadaan sakit stroke serta memiliki anak yang masih balita yang tinggal di rumah dinas Pemko Padang Sidempuan. (JN-Irul)
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan Posyandu Pralansia dan Lansia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WB
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar doa bersama dan tausiyah dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hij
Hukum
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan menangkap AMR (31), pemilik sekaligus pengajar Pondok Pesantren AlMudzakir
Peristiwa
Tradisi merangkai bunga kembali menghidupkan suasana perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di Pekanbaru. Di sepanjang Jalan Juanda, deretan bunga
Ekonomi
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Afdillah kembali menegaskan sikapnya terkait polemik penonaktifan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Politik
Anggota DPRD Medan, Afif Abdillah, mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut dirinya mengatakan bahwa peserta BPJS Kesehatan Penerim
Politik
Jembatan Idano Noyo yang menghubungkan Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan akhirnya rampung dan resmi dibuka untuk umum
Daerah
Aksi pencurian besi di Jembatan Sunter, Jakarta Utara, yang terjadi pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 15.30 WIB, menjadi sorotan publik
Peristiwa
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara meningkat pada 2025. Berdasarkan data Simfoni Kementerian Pemberdayaan
Daerah
Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) beserta seluruh subholding berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Politik