Perluas Akses Air Bersih, Perumda Tirtanadi Siapkan Program Sambungan Baru dan Keringanan Tunggakan
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
JAKARTA – Ambulans merupakan salah satu kendaraan prioritas di jalan. Saat bertemu ambulans yang sedang membawa pasien, maka pengendara lain harus memberi jalan kepada kendaraan tersebut.
Sebagaimana hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setidaknya, ada 7 kendaraan yang harus diprioritaskan di jalan raya. Dimana ambulans berada di posisi urutan kedua setelah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
“Dalam kondisi ini (membawa pasien), petugas ambulans dilindungi hukum, dia mempunyai hak prioritas. Ambulans itu prioritas kedua setelah pemadam kebakaran. Artinya, presiden saja kalah prioritasnya. Tamu-tamu negara saja kalah prioritasnya sama ambulans yang sedang membawa pasien,\" kata praktisi keselamatan berkendara sekaligus Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu.
Dalam pasal 134, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 7 kendaraan yang mendapatkan hak utama di jalan raya, diantaranya:
1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
6. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
7. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Walaupun dia RI 1 atau RI 2 pun harus minggir. Karena prioritasnya kalah,” kata Jusri.
Sebab, sambungnya, mobil Presiden termasuk dalam kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia. Dimana kendaraan pimpinan Lembaga Negara tersebut berada di urutan keempat, masih di bawah ambulans dan kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
“Itu mereka lebih ditempatkan di depan. Kita harus minggir, harus memberikan prioritas kepada mereka segera. Seperti di negara-negara maju minggir semuanya. Bahkan dalam konteks kendaraan saja, tamu negara atau mobil RI 1/RI 2 pun harus memberikan prioritas kepada mereka, termasuk para pengawalnya. Karena skala prioritasnya mereka di bawah,” sebut Jusri.
Maka dari itu, saat ada ambulans membawa pasien, kendaraan Presiden pun harus mengalah. Jadi seharusnya pengguna kendaraan pribadi segera memberi jalan kepadanya yang membutuhkan waktu cepat sampai ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa seseorang. (dtc)
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik