Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami yang menjaga salah satu danau vulkanik terbesar di dunia tetap lestari. Di sisi lain, ombak kecil menyapu pesisir Kabupaten Batu Bara, tempat ribuan bibit mangrove mulai tumbuh menjadi pelindung alami pantai dari ancaman abrasi.
Dua kawasan dengan karakter yang berbeda itu memiliki satu benang merah, keduanya menjadi bagian dari komitmen PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dalam menjaga keseimbangan alam. Bagi perusahaan pengolahan aluminium tersebut, keberlanjutan bukan sekadar slogan, melainkan langkah nyata yang diwujudkan melalui berbagai program konservasi lingkungan.
Di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, INALUM menempatkan perlindungan ekosistem sebagai bagian penting dari strategi bisnis perusahaan. Keberhasilan sebuah industri, menurut perusahaan, tidak hanya diukur dari pertumbuhan produksi atau pencapaian ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.
Baca Juga:Berbeda dengan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan memiliki kewajiban melakukan reklamasi lahan pascatambang, INALUM menerapkan pendekatan yang lebih preventif. Karena tidak melakukan aktivitas penambangan secara langsung, perusahaan memilih menjaga keseimbangan ekosistem sejak awal agar kerusakan lingkungan dapat dicegah sebelum terjadi.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang memadukan kepentingan industri, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian alam. Seluruh program lingkungan perusahaan juga dijalankan dengan mengacu pada berbagai regulasi nasional, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga ketentuan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Salah satu langkah awal yang dilakukan perusahaan adalah mengenali terlebih dahulu kekayaan hayati di sekitar wilayah operasionalnya. Melalui pemetaan flora dan fauna, INALUM mengidentifikasi berbagai spesies yang masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) maupun daftar konservasi nasional. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perlindungan yang lebih tepat sasaran.
Komitmen menjaga keanekaragaman hayati itu juga diwujudkan melalui rehabilitasi habitat di kawasan Pantai Sejarah dan Pantai Perjuangan, Kabupaten Batu Bara. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus mempertahankan habitat berbagai spesies yang hidup di kawasan tersebut.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik