JELAJAHNEWS.ID - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar program Ombudsman On The Spot di Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Belawan. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengaduan sekaligus memperkuat pengawasan pelayanan publik secara langsung di lapangan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan strategi jemput bola dengan mendatangi langsung lokasi pelayanan publik.
"Ombudsman On The Spot merupakan kegiatan jemput bola dengan membuka posko layanan pengaduan dan konsultasi di lokasi pelayanan. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Ombudsman untuk menyampaikan laporan," ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Baca Juga:
Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Antusiasme terlihat dari banyaknya warga yang memanfaatkan layanan konsultasi dan pengaduan. Ombudsman mencatat sebanyak 14 laporan dan konsultasi yang masuk, mencakup berbagai persoalan dalam layanan keimigrasian.
Dari laporan yang diterima, Ombudsman menemukan sejumlah kendala yang dialami masyarakat. Beberapa warga mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses layanan di kantor imigrasi. Selain itu, ditemukan pula permasalahan pada sistem teknologi, khususnya aplikasi Finnet, yang digunakan untuk pembayaran layanan.
Gangguan tersebut menyebabkan sejumlah transaksi gagal diteruskan ke Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online atau SIMPONI, sehingga dana masyarakat tertahan dan belum dikembalikan hingga saat ini.
Tak hanya itu, Ombudsman juga menerima laporan terkait ketidaksesuaian data administrasi, seperti perbedaan tanggal lahir antara paspor lama dengan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Kondisi ini mengakibatkan sejumlah warga tidak dapat memperpanjang paspor mereka.
Seluruh laporan dan temuan tersebut akan disampaikan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Herdensi menegaskan bahwa kegiatan Ombudsman On The Spot akan terus dilakukan secara berkala di berbagai titik pelayanan publik. "Kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian layanan publik yang baik," tegasnya.
Ke depan, Ombudsman berharap masyarakat semakin berani menyampaikan pengaduan serta turut berperan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.(jns/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik