LLDIKTI Wilayah I Sumut Tegaskan Penyaluran KIP Sesuai Juknis
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
JELAJAHNEWS.ID - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah melindungi kesehatan generasi muda, sekaligus menutup celah penyalahgunaan narkotika.
Pernyataan tersebut disampaikan Yahya menyusul meningkatnya tren penggunaan vape di kalangan anak muda yang dinilai telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup berisiko. Selain aspek kesehatan, kekhawatiran juga muncul terkait temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai penyalahgunaan cairan vape sebagai media konsumsi narkotika.
"Usulan pelarangan vape cukup masuk akal karena dapat mengurangi gaya hidup tidak sehat, khususnya di kalangan anak muda," ujar Yahya, di Jakarta,dikutip, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga:Yahya menjelaskan, hasil uji laboratorium BNN terhadap ratusan sampel cairan vape menunjukkan adanya kandungan zat terlarang seperti kanabinoid (cannabinoids), metamfetamina (methamphetamine), serta zat anestesi etomidate. Temuan tersebut dinilai memperkuat urgensi pengawasan terhadap peredaran produk vape di masyarakat.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar itu, setiap potensi penyalahgunaan narkoba harus diantisipasi sejak dini guna melindungi masa depan generasi muda.
"Setiap celah peredaran narkoba harus ditutup. Keselamatan generasi muda harus menjadi prioritas," tegasnya.
Di sisi lain, Yahya mengingatkan bahwa anggapan vape sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional perlu diluruskan. Ia menilai persepsi tersebut tidak sepenuhnya tepat, mengingat cairan vape dapat dimodifikasi dengan berbagai zat kimia berbahaya.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cerdas menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di Kota
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi mas
Daerah