DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau proses pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor Pos, Jalan Lapangan Multiguna, Kota Bekasi, Selasa (20/9/2022).
Gubernur menilai sistem pembagian BLT di kantor pos yang melayani dua wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi itu sudah canggih dan tak ada penumpukan antrean.
"Saya diminta pemerintah pusat untuk mengawasi pembagian BLT. Saya lihat sistem pembagian BLT di sini sudah sangat canggih," kata Ridwan Kamil.
Kantor pos tersebut setiap harinya melayani rata-rata 1.000 orang per hari untuk pengambilan BLT.
Warga yang datang terlebih dulu diperiksa KTP dan kartu keluarga. Petugas kemudian memverifikasi sebelum bantuan diserahkan.
"Di sini ada 1.000-an per hari bisa dilaksanakan. Tadi saya pantau ada yang bawa kartu keluarga, KTP dicek dulu, diverifikasi, mereka antre lalu dibayar dan difoto," ujar Ridwan Kamil.
Adapun nominal BLT BBM tahap pertama ini sebesar Rp 500.000 per orang. Tahap dua sebesar Rp 300.000.
Menurut Emil, total penerima manfaat BLT BBM di Jabar sebesar hampir 20 persen penduduk. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi masyarakat.
"Tahap pertama ini Rp 500.000, dan tahap kedua Rp 300.000. Mudah-mudahan membantu mengurangi tekanan ekonomi. Di Jabar hampir 20 persen warga dibantu oleh BLT," ujar Ridwan Kamil. (JN/r)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum