RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JAKARTA - Pasca pencopotan Ronny F Sompie selaku Menteri Hukum dan Ham perlu segera mencari pengganti Dirjen yang defenitif. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, bukan hanya sekedar mengisi kekosongan jabatan tapi harus menempatkan sosok yang pantas untuk jabatan tersebut. Demikian, menurut Ketua Harian Jokowi Centre Sahat M Lumbanraja, Jumat (8/2/2020), di kantor pusat Jokowi Centre, menanggapi munculnya nama sosok Amran Depari, sebagai calon pengganti.
“Memang dibutuhkan sosok yang memiliki integritas dan kapasitas teruji, sebab posisi Dirjen imigrasi sangat penting untuk mengawasi keluar masuknya orang dari dalam dan luar negeri agar direktorat yang dipimpinnya lebih sigap, terutama saat melakukan cekal terhadap para oknum terpidana yang berpotensi untuk melarikan diri ke luar negeri. Harapan kami jangan sampai terulang kembali hal yang memalukan pemerintahan yaitu Menteri.bisa mendapatkan informasi yang tidak akurat,” ujar Sahat.
Sahat menambahkan, sosok Amran Depari yang saat ini menjabat sebagai Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat pantas menjabat posisi Dirjen imigrasi.
“Pengalaman Arman selama berkiprah di institusi Polri dan BNN tidak perlu diragukan lagi terutama dalam berhubungan dengan negara lain, dalam memutuskan rantai lalu lintas narkotika dan memberantas jaringan narkotika berskala Internasional\",
Jenderal berbintang dua ini tidak gentar dan konsisten memberantas narkotika saat menjalankan tugas, menjadi momok bagi para mafia narkotika dalam dan luar negeri, lanjut Sahat menegaskan agar Menteri jangan salah menempatkan sosok yang tepat sebagai Dirjen imigrasi.(IS)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik