Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta maaf atas ucapannya yang disampaikan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Ucapan Yasonna dianggap menyinggung perasaaan masyarakat di Tanjung Priok.
\"Pernyataan saya sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyinggung perasaan saudara-saudara di Tanjung Priok. Bahwa kemudian ternyata itu berkembang luas dengan penafsiran berbeda di media massa dan publik luas, sehingga saudara-saudara merasa tersinggung, maka saya menyampaikan permohonan maaf,\" kata Yasonna saat jumpa pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Rabu (22/1)
\"Akan tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan, saya sedikitpun tidak punya maksud untuk itu. Kalaupun itu menunjuk pada tempat, itu tidak dimaksudkan, not intended,\" lanjut dia
Ia mengatakan akan mencari waktu yang pas untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Tanjung Priok.
\"Saya harap setelah konpers (konferensi pers) ini, kita bisa menyatukan hati dan diri sebagai anak bangsa membangun bangsa. Ketimbang mencari soal-soal yang merugikan masyarakat,\" kata dia.
Ia juga menyayangkan, bahwa pernyataannya tersebut ditanggapi secara politik, sebab, ucapannya merupakan penjelasan ilmiah. Pernyataan tersebut, kata dia, bertujuan agar publik mengerti bahwa kejahatan adalah produk sosial, sehingga harus ikut memperbaiki kondisi sosial.
\"Saya merasa ada hal-hal yang dipelintir, sehingga ada kerancuan informasi yang sampai kepada publik dan menimbulkan perbedaan pendapat,\" kata dia.
Ratusan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara sebelumnya menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (22/1) pagi. Mereka menuntut Yasonna untuk meminta maaf atas ucapannya yang menyebut bahwa daerah Tanjung Priok identik dengan kriminal.
Aksi yang digelar oleh masyarakat Tanjung Priok ini berkaitan dengan pernyataan Yasonna yang menyebut bahwa Tanjung Priok daerah miskin, kumuh, dan kriminal.
Yasonna meyakini jika anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan sering terjadi tindak kriminal akan melakukan hal serupa di masa depan.
\"Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas (daerah kumuh), bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan,\" ujar Yasonna
Sumber : CNN Indonesia
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik