RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
NATUNA - Pangdam I/BB, Mayjen TNI MS Fadhilah turut menyambut kedatangan Presiden RI, Joko Widodo bersama Panglima TNI, Marsekal TNI Dr (HC) Hadi Tjahjanto, SIP dan rombongan di Lanud Raden Sadjad, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020).
Presiden RI beserta rombongan tiba di Lanud Raden Sadjad dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan. Dalam rombongan Presiden, tampak di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dan Juru Bicara Presiden M. Fadjroel Rachman
Presiden beserta rombongan beristirahat sejenak di VIP Room Lanud Raden Sadjad dilanjutkan bergerak menuju ke SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) Selat Lampa dan setibanya Presiden dan rombongan disambut oleh Menteri KKP, Edhy Prabowo bersama Dirjen Tangkap dan Dirjen Budaya, selain beramah tamah dengan para nelayan Natuna, Presiden juga menerima laporan Menteri KKP.
\"Semua nelayan yang hadir ini berasal dari 15 kecamatan, dan kesemuanya melaksanakan kegiatan budi daya ikan yang bernilai ekonomis dengan omzet ke depan yang dapat ditingkatkan,\" jelas Edhy Prabowo.
Edhy juga menerangkan, SKPT Selat Lampa ini merupakan program Presiden Joko Widodo yang dibangun tahun 2016 dan mulai dimanfaatkan pada 2017.
\"Ke depan, kami akan tinggkatkan status pelabuhan ikan ini menjadi pelabuhan samudera. Begitu juga soal kekurangan BBM yang dirasakan nelayan, akan ditambah termasuk telah dipenuhinya kebutuhan air bersih,\" urai Edhy Prabowo.
Lebih lanjut , Presiden menyampaikan arahan kepada para nelayan Natuna. Dijelaskan Presiden, kedatangannya adalah untuk menegaskan bahwa Kabupaten Natuna merupakan daerah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.
\"Kabupaten Natuna merupakan bagian NKRI yang memiliki jumlah penduduk sekitar 81.000 orang dan dipimpin oleh seorang kepala daerah.
Tapi dengan posisi ini, kita harus tahu mengenai kapal yang masuk ke daerah kita saat ini. Belum ada yang masuk ke teritorial kita, hanya saja mereka masuk ke batas ZEE (Zona Eklusif Ekonomi), dan mereka tidak boleh menangkap ikan yang merupakan kegiatan ilegal,\" urai Presiden.
Kepada para nelayan Natuna, Presiden berpesan agar tetap menjaga fasilitas SKPT ini, sehingga dapat dikembangkan untuk dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat.
Seusai lawatannya Presiden dan rombongan bergerak menuju Faslabuh TNI AL Selat Lampa guna mengecek kesiapan pasukan gabungan TNI yang melakukan pengamanan wilayah Laut Natuna, lebih kurang Sekitar 15 menit di Faslabuh TNI AL Selat Lampa, Presiden dan rombongan kembali bergerak menuju Kantor Bupati Natuna dan disambut oleh Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal didampingi Sekda, Wan Siswandi, serta seluruh pimpinan OPD Pemkab Natuna.
Adapun Kunjungan Presiden dan rombongan ke Kantor Bupati untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Presiden dan rombongan mengakhiri kegiatan di Kabupaten Natuna dan kembali ke Ibu Kota Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia menuju Bandara Halim Perdanakusuma.
Sumber: Pendam I/BB
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik