RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
KEPRI - Rian Ernest memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah Walikota dan jajarannya dalam melawan bahaya Covid-19 sampai saat ini. Dan juga memberikan saran yang bisa melindungi warga Batam lebih baik lagi dari marabahaya Covid-19.
Ada hikmah dari peristiwa di Batam yang terjadi saat ini, karena kita bisa mengambil pelajaran dan praktek baik (best practice) dari daerah-daerah lain yang pernah terkena sebelum ini.
Hal itu disampaikan Rian Ernest di salah satu akun media sosialnya,Kamis (26/3/2020).
\"Untuk meminimalisir biaya dan resiko penularan, Pemko Batam bisa mencontoh Korea Selatan dengan menyiapkan drive thru test. Warga bisa dilakukan pengujian langsung tanpa harus keluar dari mobil. Di samping itu, tentu di fasilitas kesehatan juga disiapkan protokol yang aman bagi tenaga kesehatan dan pasien lainnya, agar pasien suspect Covid-19 tidak menularkan penyakit ini,\" ungkap Rian
Selain dari aksi nyata yang taktis di atas, transparansi juga sangat penting. Buka informasi tempat dan acara yang sempat didatangi pasien positif COVID-19 agar warga lain bisa mawas diri dan segera melakukan isolasi diri bila pernah kena kontak.
\"Saya juga menyarankan dua langkah penting yang harus dipersiapkan dari sekarang,\" kata Rian.
Pertama, membuat rencana penyiapan ICU darurat, karena kita hanya ada 18 RS yang diduga kuat tidak akan sanggup menghadapi membludaknya pasien bila keganasan wabah sudah mendera.
Salah satu aspek dari ICU tersebut adalah tersedianya ventilator yang dapat membantu pasien gawat yang mengalami susah napas. Kita harus sudah bersiap dengan lonjakan pasien dalam keadaan gawat. Kita terus berdoa dan waspada agar hal tersebut jangan sampai terjadi.
Kedua, untuk menjaga harmoni sosial, mohon Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang bekerja di sektor informal dan terkena dampak.
Lebih lanjut, Rian menambahkan bahwa, kedua hal di atas bisa dilakukan dengan jalan relokasi anggaran, menggeser dana untuk pelatihan, makan minum honor narasumber di dalam APBD, serta proyek-proyek pembangunan yang tidak mendesak, dan menggunakan kas daerah yang masih ada.
Mendagri telah menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda yang mengatur agar pengeluaran dilakukan melalui biaya tidak terduga untuk pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Ini dapat menjadi solusi untuk gerak cepat.
Rian mengatakan,banyaknya pabrik di Batam, tentu Pak Walikota bisa lakukan pendekatan kepada produsen di pabrik agar bisa memproduksi lebih masif lagi atau melakukan alih produksi untuk produk hand sanitizer, alat pelindung diri dan membagikannya kepada tenaga kesehatan di garis depan. Dan juga membuat ventilator untuk ICU yang sangat dibutuhkan bila nantinya pasien kritis membludak.
Masyarakat hanya bisa melawan Covid-19 dengan bergerak bersama-sama dari unsur pemerintah daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat.
\"Saya yakin Pak Walikota bersama jajaran Pemko Batam dapat melakukan ini semua,\" pungkasnya.(Leo)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik