RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Anggota Komisi III DPRD Medan Siti Suciati minta Plt Dirut PD Pasar Kota Medan Nasib menata para pedagang tradisional di Pasar Marelan. Suciati mengaku prihatin melihat kondisi saat ini tampak semrawut tidak tertata rapi.
Parahnya kata Siti Suciati asal politisi Gerindra itu, banyak pedagang menggelar dagangannya di luar hingga ke badan jalan sementara banyak kios kosong di dalam. “Ini kan menimbulkan kesenjangan para pedagang yang akhirnya tidak taat aturan,” papar Siti Suciati (foto) saat mengikuti rapat dengar pendapat di ruang komisi III DPRD Medan bersama pihak PD Pasar, Selasa(23/6/2020).
“Yang menjadi prioritas PD Pasar harus memprihatikan kenyamanan pedagang, sehingga mereka pun bersedia membayar retribusi sebagai kewajibannya,” ujar Suciati.
Diharapkan, jajaran Direksi di PD Pasar Kota Medan jangan hanya duduk dikantor. Tetapi turun ke seluruh Pasar yang ada di kota Medan. Para pedagang yang menggelar dagangannya ditempat terlarang terus diingatkan dan cari solusi demi penataan.
Selain itu, pihak PD Pasar harus tetap bertanggungjawab terhadap seluruh para pedagang untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Jika tidak bersedia mengikuti aturan supaya ditindak namun terlebih dahulu sosialisasi.
“Saat ini pasar yang dikuatirkan paling rentan penularan pandemi Covid 19. Maka pengelola pasar harus merasa bertanggungjawab meminimalisir memutus mata rantai peredaran Covid 19,” tambah Suciati asal pemilihan dapil II Anggota Komisi III DPRD Medan.
Selain itu, Suciati mengaku heran dengan banyaknya pedahang di luar pasar sementara kios masih banyak yang kosong didalam menjadi pertanyaan besar. Karena petugas terkesan melakukan pembiaran.
Bahkan Suciati menuding dengan kondisi demikian dipastikan PD Pasar akan banyak mengalami kebocoran PAD dari retribusi. Sebagai contoh, pengutipan retribusi kepada pedagang berbeda beda kendati lapak yang sama.
“Dari hasil yang saya amati, ada pedagang yang dikutip Rp 7 ribu, Rp 8 ribu dan Rp 9 ribu. Bagaimana kriterianya, kenapa berbeda-beda kutipan? Kenapa pedagang yang diluar tidak dimasukkan, kan masih banyak lapak kosong di dalam. Jadi pasar bisa kelihatan lebih bersih dan tertata,”kata Suciati.
Ke depan kata Suciati, Ianya berharap pasar-pasar tradisional lebih tertata rapi, jangan semrawut dan aroma tidak sedap. Mari kita jadikan pasar tradisional di Medan rapi dan bisa wisata,” harap Suciati.
Menyikapi kritikan Suciati, Plt Dirut PD Pasar Nasib menjelaskan pihaknya menetapkan retribusi Rp 10 ribu setiap pedagang per hari. Namun dikarenakan kondisi pandemi covid 19, pendapatan pedagang berkurang drastis.
“Karena itu banyak pedagang yang membayar semampunya aja, tak bisa dipatokkan. Kondisi saat ini ekonomi terganggu karena corona,”kata Nasib.
Namun alasan itu dibantah oleh Uci, karena survey yang dilakukannya di Pasar Marelan sebelum masa pandemi Covid. “Kenapa bisa ada negoisasi harga terhadap pedagang? Aneh juga. Saya survey sebelum pandemi Covid,”kata Uci.
Nasib pun mengaku baru tahu dan akan mengevaluasi Kepala Pasar Marelan. Untuk kios yang kosong, Nasib menyebutkan sebagian kios sudah ada pemiliknya. Namun belum ditempati. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik