HUT KPR Ke-49, BTN Salurkan 5,7 Juta Rumah Bagi Rakyat Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
MEDAN - Anggota Komisi III DPRD Medan Siti Suciati minta Plt Dirut PD Pasar Kota Medan Nasib menata para pedagang tradisional di Pasar Marelan. Suciati mengaku prihatin melihat kondisi saat ini tampak semrawut tidak tertata rapi.
Parahnya kata Siti Suciati asal politisi Gerindra itu, banyak pedagang menggelar dagangannya di luar hingga ke badan jalan sementara banyak kios kosong di dalam. “Ini kan menimbulkan kesenjangan para pedagang yang akhirnya tidak taat aturan,” papar Siti Suciati (foto) saat mengikuti rapat dengar pendapat di ruang komisi III DPRD Medan bersama pihak PD Pasar, Selasa(23/6/2020).
“Yang menjadi prioritas PD Pasar harus memprihatikan kenyamanan pedagang, sehingga mereka pun bersedia membayar retribusi sebagai kewajibannya,” ujar Suciati.
Diharapkan, jajaran Direksi di PD Pasar Kota Medan jangan hanya duduk dikantor. Tetapi turun ke seluruh Pasar yang ada di kota Medan. Para pedagang yang menggelar dagangannya ditempat terlarang terus diingatkan dan cari solusi demi penataan.
Selain itu, pihak PD Pasar harus tetap bertanggungjawab terhadap seluruh para pedagang untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Jika tidak bersedia mengikuti aturan supaya ditindak namun terlebih dahulu sosialisasi.
“Saat ini pasar yang dikuatirkan paling rentan penularan pandemi Covid 19. Maka pengelola pasar harus merasa bertanggungjawab meminimalisir memutus mata rantai peredaran Covid 19,” tambah Suciati asal pemilihan dapil II Anggota Komisi III DPRD Medan.
Selain itu, Suciati mengaku heran dengan banyaknya pedahang di luar pasar sementara kios masih banyak yang kosong didalam menjadi pertanyaan besar. Karena petugas terkesan melakukan pembiaran.
Bahkan Suciati menuding dengan kondisi demikian dipastikan PD Pasar akan banyak mengalami kebocoran PAD dari retribusi. Sebagai contoh, pengutipan retribusi kepada pedagang berbeda beda kendati lapak yang sama.
“Dari hasil yang saya amati, ada pedagang yang dikutip Rp 7 ribu, Rp 8 ribu dan Rp 9 ribu. Bagaimana kriterianya, kenapa berbeda-beda kutipan? Kenapa pedagang yang diluar tidak dimasukkan, kan masih banyak lapak kosong di dalam. Jadi pasar bisa kelihatan lebih bersih dan tertata,”kata Suciati.
Ke depan kata Suciati, Ianya berharap pasar-pasar tradisional lebih tertata rapi, jangan semrawut dan aroma tidak sedap. Mari kita jadikan pasar tradisional di Medan rapi dan bisa wisata,” harap Suciati.
Menyikapi kritikan Suciati, Plt Dirut PD Pasar Nasib menjelaskan pihaknya menetapkan retribusi Rp 10 ribu setiap pedagang per hari. Namun dikarenakan kondisi pandemi covid 19, pendapatan pedagang berkurang drastis.
“Karena itu banyak pedagang yang membayar semampunya aja, tak bisa dipatokkan. Kondisi saat ini ekonomi terganggu karena corona,”kata Nasib.
Namun alasan itu dibantah oleh Uci, karena survey yang dilakukannya di Pasar Marelan sebelum masa pandemi Covid. “Kenapa bisa ada negoisasi harga terhadap pedagang? Aneh juga. Saya survey sebelum pandemi Covid,”kata Uci.
Nasib pun mengaku baru tahu dan akan mengevaluasi Kepala Pasar Marelan. Untuk kios yang kosong, Nasib menyebutkan sebagian kios sudah ada pemiliknya. Namun belum ditempati. (Is)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi