Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri

JELAJAHNEWS.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan akibat kondisi tertentu.

Mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk melanjutkan proses perampasan aset ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

Pandangan itu disampaikan Soedeson dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga:

• Proyek Irigasi P3-TGAI di Belakang Kantor Bupati Tapsel Disorot, Batu Berserakan dan Adukan Beton Dipertanyakan

Dalam rapat tersebut, Soedeson yang juga menjabat Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset menjelaskan bahwa terdapat sejumlah keadaan yang dapat menyebabkan proses pidana terhadap seseorang tidak bisa diteruskan.

Kondisi tersebut antara lain ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

Namun, menurutnya, terhentinya proses pidana terhadap orang yang bersangkutan tidak serta-merta membuat proses perampasan aset harus dihentikan.

Dalam kondisi tertentu, mekanisme in rem tetap dapat ditempuh untuk memproses aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

"Ada kemungkinan setelah dilakukan penyidikan, kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen. Terhadap tiga hal ini kemudian proses in rem berjalan," ujar Soedeson.

Selain membahas keberlanjutan mekanisme tersebut, politikus Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti pengaturan mengenai penyitaan aset dalam RUU Perampasan Aset.

Ia mengingatkan bahwa ketentuan mengenai penyitaan sebenarnya telah memiliki dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Soedeson merujuk pada Pasal 39 KUHAP lama yang, menurut penjelasannya, memberikan ruang bagi barang yang sebelumnya telah dikenakan sita perdata atau sita lainnya untuk kemudian dikenakan sita pidana.

Ketentuan tersebut dinilainya telah menjadi landasan bagi penyidik dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap aset yang berada dalam status sita perdata.

Atas dasar itu, ia mempertanyakan urgensi pengaturan kembali mekanisme serupa dalam Pasal 80A RUU Perampasan Aset.

Menurutnya, penyusunan ketentuan baru harus mempertimbangkan aturan yang telah ada agar tidak menimbulkan pengulangan pengaturan.

"Jadi menurut saya pasal ini enggak perlu. Malah membuat tambah rumit, kalau di dalam KUHAP yang lama, itu (sudah diatur dalam) Pasal 39," tegas Soedeson.

Ia menilai pembentukan regulasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara satu pasal dan pasal lainnya.

Pengaturan yang terlalu rinci tanpa mempertimbangkan sistem hukum yang sudah berlaku berpotensi menimbulkan tumpang tindih serta menyulitkan aparat dalam penerapannya.

Soedeson juga mengingatkan pemerintah dan DPR agar memastikan setiap ketentuan dalam RUU Perampasan Aset selaras dengan hukum acara pidana.

Keselarasan tersebut penting agar proses penyitaan maupun perampasan aset memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.(**)