Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri

Menurutnya, penyusunan ketentuan baru harus mempertimbangkan aturan yang telah ada agar tidak menimbulkan pengulangan pengaturan.

"Jadi menurut saya pasal ini enggak perlu. Malah membuat tambah rumit, kalau di dalam KUHAP yang lama, itu (sudah diatur dalam) Pasal 39," tegas Soedeson.

Ia menilai pembentukan regulasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara satu pasal dan pasal lainnya.

Pengaturan yang terlalu rinci tanpa mempertimbangkan sistem hukum yang sudah berlaku berpotensi menimbulkan tumpang tindih serta menyulitkan aparat dalam penerapannya.

Soedeson juga mengingatkan pemerintah dan DPR agar memastikan setiap ketentuan dalam RUU Perampasan Aset selaras dengan hukum acara pidana.

Keselarasan tersebut penting agar proses penyitaan maupun perampasan aset memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.(**)