"Ada kemungkinan setelah dilakukan penyidikan, kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen. Terhadap tiga hal ini kemudian proses in rem berjalan," ujar Soedeson.
Selain membahas keberlanjutan mekanisme tersebut, politikus Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti pengaturan mengenai penyitaan aset dalam RUU Perampasan Aset.
Ia mengingatkan bahwa ketentuan mengenai penyitaan sebenarnya telah memiliki dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Soedeson merujuk pada Pasal 39 KUHAP lama yang, menurut penjelasannya, memberikan ruang bagi barang yang sebelumnya telah dikenakan sita perdata atau sita lainnya untuk kemudian dikenakan sita pidana.
Ketentuan tersebut dinilainya telah menjadi landasan bagi penyidik dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap aset yang berada dalam status sita perdata.
Atas dasar itu, ia mempertanyakan urgensi pengaturan kembali mekanisme serupa dalam Pasal 80A RUU Perampasan Aset.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum