Dalam unggahan status WhatsApp yang dikutip Zainuddin, Martinus menyampaikan kritik keras terhadap kemungkinan keterlibatan oknum kepolisian dalam tindakan makar. Ia menyebut, apabila desas-desus tersebut terbukti benar, peristiwa itu akan menjadi catatan buruk dalam sejarah institusi kepolisian.
"Jika desas-desus hari ini benar-benar ada, yang katanya ada segelintir oknum kepolisian melakukan makar, maka Anda sebagai mantan pemimpin Polri telah mengubah sejarah dunia. Dengan demikian, semua prestasi Anda adalah prestasi nomor satu. Terkorup, terjelek, terusak, dan terakhir mencatat untuk pertama kalinya melakukan makar," demikian pernyataan yang dikutip Zainuddin.
Sementara itu, Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta.
"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep.
Dalam perkembangan kasus tersebut, sejumlah nama turut disebut dalam kaitannya dengan dugaan penyadapan, di antaranya Listyo Sigit Prabowo serta dua perwira tinggi Polri, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan, sementara penyidik juga mendalami kemungkinan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon lainnya.
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
