Penanganan Karhutla 2026 Berlarut-larut, DPR Desak Presiden Tetapkan Target Terukur dan Evaluasi Jabatan

Oleh karena itu, DPR mendorong perluasan strategi penanganan agar tidak berfokus pada upaya pemadaman fisik api belaka. Pemerintah dituntut memprioritaskan perlindungan kesehatan warga terdampak, pemulihan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta pengalokasian anggaran untuk penguatan langkah pencegahan terpadu.

Guna menjamin akuntabilitas kinerja birokrasi, Slamet meminta Presiden memberlakukan sistem pelaporan berkala atas capaian nyata di lapangan. Ia juga mengusulkan agar kegagalan pemenuhan target akibat buruknya kinerja dijadikan dasar pertimbangan evaluasi atau pencopotan jabatan pejabat terkait.

"Jika target tidak tercapai akibat lemahnya kinerja atau kegagalan menjalankan tanggung jawab, evaluasi jabatan harus menjadi konsekuensi serius. Jika seorang pejabat merasa tidak mampu menjalankan mandatnya, mengundurkan diri secara terhormat juga merupakan bentuk tanggung jawab," tambahnya.