DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’

JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dukungan tersebut disampaikan menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas tidak wajar di dalam lapas.

Bahtra menilai pengawasan eksternal oleh Ombudsman penting untuk memastikan setiap instansi pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan tersebut harus terus diperkuat guna menjaga transparansi dan akuntabilitas.

"Tentu kita beri dukungan agar Ombudsman terus melakukan pengawasan kepada instansi yang terkait," ujar Bahtra, di Jakarta, dikutip Jumat (25/9/2026).

Baca Juga:

• Lama Dinanti, PAW Yusuf Siregar Akhirnya Tuntas, Resmi Jadi Anggota DPRD Tapsel

Menurutnya, hasil pengawasan Ombudsman harus menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Ia menekankan bahwa setiap temuan wajib ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyebut Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Ombudsman akan terus mendorong lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Ia berharap pengawasan yang dilakukan dapat memberikan masukan konstruktif serta memperbaiki tata kelola di berbagai sektor pemerintahan.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan adanya "klaster mewah" di dalam area lapas, yang dilengkapi fasilitas seperti ruang tamu, televisi, lemari es (kulkas), dapur, hingga fasilitas lain yang disebut menyerupai hunian apartemen.

Selain itu, Ombudsman juga melaporkan temuan minuman beralkohol di salah satu hunian warga binaan. Temuan tersebut dinilai berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan tata kelola di lingkungan pemasyarakatan.