"Pengawasan dilakukan sejak tahap persiapan, pengujian bahan mentah, rantai pasok, hingga pelaksanaan di lapangan," ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan sinergi dengan BPOM, khususnya dalam hal edukasi keamanan pangan, pencegahan risiko berbasis kajian, serta penguatan kapasitas pengawasan di tingkat daerah.
Selain itu, Sutarto menekankan pentingnya transparansi dalam setiap penanganan kasus, termasuk hasil uji laboratorium, investigasi insiden, serta penelusuran rantai distribusi makanan.
"Perlu ada investigasi menyeluruh, transparansi hasil uji laboratorium, serta tindakan korektif dan penindakan jika ditemukan pelanggaran," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, khususnya terkait rantai pasok, penyimpanan makanan, dan distribusi.
"Penyimpanan makanan tidak boleh melebihi batas aman, yaitu empat jam pada suhu ruang. Selain itu, proses distribusi dan penyajian harus higienis," tambahnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah