JELAJAHNEWS.ID -Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027, termasuk terkait kepentingan daerah pasca perubahan status Jakarta.
Diketahui, status Jakarta kini berubah dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seiring rencana pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, mengatakan seluruh masukan dari daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di tingkat pusat.
Baca Juga:"Masukan dari daerah akan kami tindak lanjuti dan dibahas di Badan Legislasi, serta dimasukkan ke Prolegnas sesuai urgensinya dan kesepakatan lintas fraksi," ujar Sturman saat kunjungan kerja ke Balai Kota Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Ia menegaskan DPR RI berkomitmen memastikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam setiap proses pembentukan undang-undang.
Salah satu isu yang mengemuka adalah penyesuaian regulasi daerah, termasuk wacana pengurangan jumlah anggota DPRD Jakarta dari 108 menjadi 86 orang.
Selain itu, Baleg juga menerima masukan terkait sejumlah rancangan undang-undang strategis, seperti RUU Satu Data Indonesia, RUU Masyarakat Adat, RUU Barang dan Jasa, hingga RUU Hak Asasi Manusia dan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
