DPR Minta Evaluasi Total Program MBG Usai Dugaan Keracunan di Sidoarjo
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kembali terjadinya kasus dugaan keracunan makanan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur.Ia menegaskan penanganan korban harus menjadi prioritas utama sebelum langkah evaluasi dilakukan.
"Tentu yang penting bagaimana mereka yang terindikasi keracunan MBG tersebut cepat ditangani tim medis, untuk upaya penyelamatan dan kesembuhannya dulu," ujar Abidin, di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Baca Juga:Kasus dugaan keracunan ini melibatkan ratusan penerima manfaat program MBG. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah korban mencapai 566 orang, termasuk puluhan santri yang harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Abidin menilai, setelah penanganan korban, BGN perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah agar kejadian serupa tidak terulang.
"Evaluasi menyeluruh diperlukan agar kasus keracunan MBG tidak terus terjadi. Sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab juga harus ditegakkan," tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, program MBG sebagai salah satu program unggulan pemerintah tidak hanya dinilai dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari jaminan keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan.
"Keberhasilan program ini harus diukur dari kualitas dan keamanan pangan, bukan sekadar jumlah penerima manfaat," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur memutuskan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, menyusul insiden tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya investigasi dan pencegahan risiko lanjutan.
Kasus ini bermula ketika puluhan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Sebanyak 35 santri dievakuasi ke rumah sakit pada Rabu siang, sehingga total korban terus bertambah.
Abidin menegaskan, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi BGN untuk memperkuat pengawasan di seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.
"Pengawasan harus diperketat di setiap tahapan agar keamanan pangan benar-benar terjamin," katanya.(**)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik
Danantara Housing Expo (DHE) 2026 memperkuat kolaborasi ekosistem perumahan dengan mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan indu
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah