Deddy Sitorus Desak Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Karhutla di Kalimantan dan Sumatra

Selain itu, ia menyebut kualitas udara di sejumlah wilayah mengalami penurunan hingga melampaui ambang batas. Konsentrasi partikulat halus PM2.5 di sejumlah daerah disebut mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

Kondisi tersebut, menurut Deddy, terjadi antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau. Penurunan kualitas udara itu disebut berdampak terhadap kesehatan masyarakat, termasuk meningkatnya risiko gangguan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Karhutla, lanjut Deddy, juga menimbulkan dampak ekonomi yang tidak kecil. Asap dan kebakaran dapat mengganggu aktivitas logistik, transportasi, serta produktivitas perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat.

Ia menilai eskalasi karhutla saat ini lebih serius dibandingkan periode 2023 hingga 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, diperburuk oleh kekeringan ekstrem yang dikaitkannya dengan fenomena El Nino.

Karena itu, Deddy meminta pemerintah tidak menunggu hingga kebakaran meluas dan dampaknya semakin besar. Pemerintah pusat dinilai harus segera mengambil langkah luar biasa dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.

"Pemerintah pusat harus segera mengambil alih penanganan secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali," pungkasnya.(jn/**)