DPR Minta Evaluasi Total Program MBG Usai Dugaan Keracunan di Sidoarjo
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Menurutnya, eskalasi kebakaran yang terus meluas membutuhkan penanganan secara terkoordinasi dengan mobilisasi sumber daya nasional secara maksimal.
Deddy menilai penanganan karhutla tidak dapat lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang memiliki keterbatasan anggaran serta kapasitas penanganan. Pemerintah pusat, kata dia, perlu segera mengambil langkah sistematis sebelum kondisi berkembang menjadi lebih sulit dikendalikan.
"Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali," kata Deddy, di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu mengatakan pemerintah pusat perlu mengoordinasikan seluruh sumber daya negara untuk merespons peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Deddy juga menyoroti kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, lembaga tersebut belum memiliki kapasitas fiskal atau dukungan pendanaan yang cukup untuk mengorkestrasi penanganan karhutla secara efektif dalam skala yang lebih luas.
"BNPB juga tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif menangani karhutla saat ini," ujar politikus Fraksi PDI Perjuangan itu.
Karena itu, Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan. Menurutnya, pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam menghadapi dampak dan tantangan yang ditimbulkan oleh karhutla.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik
Danantara Housing Expo (DHE) 2026 memperkuat kolaborasi ekosistem perumahan dengan mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan indu
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum