LPON Adukan Arya Sinulingga ke PSSI Pusat
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Menurut Saadiah, kejelasan persyaratan sejak awal merupakan bagian penting dalam membangun sistem seleksi yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Peserta, kata dia, berhak memperoleh informasi yang lengkap mengenai seluruh ketentuan sebelum mengambil keputusan untuk mengikuti proses seleksi.
Selain meminta kejelasan aturan, Saadiah juga mendorong agar persoalan tersebut dipandang dari perspektif hak asasi manusia (HAM), kebebasan menjalankan keyakinan, prinsip proporsionalitas, dan nondiskriminasi.
Ia menilai kebutuhan institusi untuk menerapkan disiplin tidak serta-merta dapat disamakan dengan pembatasan terhadap hak warga negara. Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan yang diterapkan harus memiliki dasar, tujuan, serta mekanisme yang jelas dan proporsional.
"Kita harus membedakan antara kebutuhan disiplin institusi dengan pembatasan hak warga negara. Jangan sampai seseorang harus memilih antara keyakinannya dan cita-citanya untuk mengabdi kepada negara," katanya.
Saadiah kemudian meminta Unhan RI dan Kemenhan segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik. Klarifikasi tersebut dinilai perlu mencakup ketentuan yang berlaku, dasar hukum kebijakan, serta mekanisme penyampaian persyaratan kepada calon peserta sejak awal seleksi.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan memberikan kepastian bagi calon kadet putri sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman selama proses penerimaan.
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum