DPR Minta Evaluasi Total Program MBG Usai Dugaan Keracunan di Sidoarjo
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan penjelasan resmi terkait ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hijab, tetapi juga menyangkut kepastian aturan, transparansi dalam proses seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara.
Saadiah menegaskan, apabila terdapat ketentuan khusus mengenai penggunaan hijab dalam pendidikan calon kadet putri, aturan tersebut harus disampaikan secara jelas sejak awal kepada seluruh peserta seleksi. Selain itu, ketentuan tersebut, menurutnya, harus memiliki dasar hukum dan dituangkan secara tertulis agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
"Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi," ujar Saadiah, di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Ia mengatakan pendidikan di bidang pertahanan memiliki karakteristik tersendiri, termasuk standar kedisiplinan dan ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Namun, menurutnya, keberadaan standar tersebut tetap harus dijalankan dalam koridor hukum serta prinsip keterbukaan.
Hal itu dinilai penting agar seluruh calon kadet memahami secara utuh persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebelum mengikuti setiap tahapan seleksi.
Saadiah mengingatkan, jangan sampai peserta telah menjalani proses seleksi dalam waktu yang cukup lama, kemudian dinyatakan lulus, tetapi baru mendapatkan informasi mengenai persyaratan yang sebelumnya tidak dijelaskan secara terbuka.
"Jangan sampai peserta sudah mengikuti seleksi berbulan-bulan, dinyatakan lulus, kemudian baru dihadapkan pada persyaratan yang sebelumnya tidak dijelaskan secara terang. Ini menyangkut keterbukaan dan keadilan dalam proses seleksi," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik
Danantara Housing Expo (DHE) 2026 memperkuat kolaborasi ekosistem perumahan dengan mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan indu
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum