DPR Desak Investigasi Independen atas Tewasnya Ibu Hamil akibat Penembakan di Intan Jaya

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewasnya Melkiana Duwita, seorang ibu hamil, akibat penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, peristiwa yang merenggut nyawa korban beserta bayi yang dikandungnya itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjadi peringatan bahwa perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik belum berjalan secara optimal.

Baca Juga:

• DPRD Kota Medan Gelar Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Ke-436 Kota Medan Tahun 2026

Mafirion menegaskan bahwa negara harus memastikan pengusutan kasus dilakukan secara tuntas agar memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi korban dan keluarganya.

"Kami sangat prihatin atas kematian seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata. Tragedi ini menjadi cermin bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada warga sipil, khususnya perempuan dan anak, yang berada di wilayah konflik. Karena itu, penembakan ini harus diusut tuntas melalui investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel. Pemerintah harus membuka secara jelas kronologi kejadian, mengungkap siapa pelakunya, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum," ujar Mafirion, dikutip, di Jakarta, Senin (6/7/2026),

Peristiwa penembakan terjadi di rumah orang tua korban di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Lokasi tersebut berada tidak jauh dari sejumlah kantor pemerintahan, pos, dan markas TNI. Berdasarkan informasi yang disampaikan, salah satu peluru menembus dinding kayu rumah dan mengenai kepala Melkiana yang saat itu sedang mengandung delapan bulan.

Akibat insiden tersebut, Melkiana dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia. Sementara itu, Komando Operasi Habema membantah keterlibatan anggotanya dalam penembakan dan menyatakan bahwa tembakan berasal dari kelompok bersenjata.

Mafirion menilai proses penyelidikan yang menyeluruh sangat diperlukan untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, tanpa penegakan hukum yang jelas, praktik impunitas atau pembiaran terhadap pelaku pelanggaran hukum akan terus terjadi dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman. Negara tidak boleh membiarkan hilangnya nyawa warga sipil berlalu tanpa kepastian hukum. Pengusutan yang tuntas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan," tegasnya.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai konflik berkepanjangan di Papua telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat sipil. Selain kehilangan anggota keluarga, warga juga menghadapi ketakutan berkepanjangan, terganggunya akses pendidikan, layanan kesehatan, serta hilangnya mata pencaharian.

Menurut Mafirion, kelompok yang paling rentan terdampak dalam situasi konflik bersenjata adalah perempuan dan anak. Selain berisiko kehilangan nyawa, perempuan juga menghadapi ancaman berbagai bentuk kekerasan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta trauma berkepanjangan akibat situasi keamanan yang tidak menentu.

"Konflik di Papua telah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang komprehensif. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Konflik ini harus segera diakhiri melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban jiwa," katanya.

Selain meminta pengusutan secara menyeluruh, Mafirion juga mendorong pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil melalui peningkatan pengamanan di kawasan permukiman, menjamin akses layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tetap tersedia, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.(jn/**)