Senin, 06 Juli 2026

DPR Desak Investigasi Independen atas Tewasnya Ibu Hamil akibat Penembakan di Intan Jaya

admin - Senin, 06 Juli 2026 16:16 WIB
DPR Desak Investigasi Independen atas Tewasnya Ibu Hamil akibat Penembakan di Intan Jaya
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion

Mafirion menilai proses penyelidikan yang menyeluruh sangat diperlukan untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, tanpa penegakan hukum yang jelas, praktik impunitas atau pembiaran terhadap pelaku pelanggaran hukum akan terus terjadi dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman. Negara tidak boleh membiarkan hilangnya nyawa warga sipil berlalu tanpa kepastian hukum. Pengusutan yang tuntas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan," tegasnya.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai konflik berkepanjangan di Papua telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat sipil. Selain kehilangan anggota keluarga, warga juga menghadapi ketakutan berkepanjangan, terganggunya akses pendidikan, layanan kesehatan, serta hilangnya mata pencaharian.

Menurut Mafirion, kelompok yang paling rentan terdampak dalam situasi konflik bersenjata adalah perempuan dan anak. Selain berisiko kehilangan nyawa, perempuan juga menghadapi ancaman berbagai bentuk kekerasan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta trauma berkepanjangan akibat situasi keamanan yang tidak menentu.

"Konflik di Papua telah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang komprehensif. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Konflik ini harus segera diakhiri melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban jiwa," katanya.

Selain meminta pengusutan secara menyeluruh, Mafirion juga mendorong pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil melalui peningkatan pengamanan di kawasan permukiman, menjamin akses layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tetap tersedia, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.(jn/**)

Editor
: editor
SHARE:
 
Tags
DPR
 
Komentar
 
Berita Terbaru