DPR Desak Investigasi Independen atas Tewasnya Ibu Hamil akibat Penembakan di Intan Jaya
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
Mafirion menilai proses penyelidikan yang menyeluruh sangat diperlukan untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, tanpa penegakan hukum yang jelas, praktik impunitas atau pembiaran terhadap pelaku pelanggaran hukum akan terus terjadi dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
"Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman. Negara tidak boleh membiarkan hilangnya nyawa warga sipil berlalu tanpa kepastian hukum. Pengusutan yang tuntas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan," tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai konflik berkepanjangan di Papua telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat sipil. Selain kehilangan anggota keluarga, warga juga menghadapi ketakutan berkepanjangan, terganggunya akses pendidikan, layanan kesehatan, serta hilangnya mata pencaharian.
Menurut Mafirion, kelompok yang paling rentan terdampak dalam situasi konflik bersenjata adalah perempuan dan anak. Selain berisiko kehilangan nyawa, perempuan juga menghadapi ancaman berbagai bentuk kekerasan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta trauma berkepanjangan akibat situasi keamanan yang tidak menentu.
"Konflik di Papua telah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang komprehensif. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Konflik ini harus segera diakhiri melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban jiwa," katanya.
Selain meminta pengusutan secara menyeluruh, Mafirion juga mendorong pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil melalui peningkatan pengamanan di kawasan permukiman, menjamin akses layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tetap tersedia, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.(jn/**)
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam