JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewasnya Melkiana Duwita, seorang ibu hamil, akibat penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, peristiwa yang merenggut nyawa korban beserta bayi yang dikandungnya itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjadi peringatan bahwa perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik belum berjalan secara optimal.
Baca Juga:Mafirion menegaskan bahwa negara harus memastikan pengusutan kasus dilakukan secara tuntas agar memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi korban dan keluarganya.
"Kami sangat prihatin atas kematian seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata. Tragedi ini menjadi cermin bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada warga sipil, khususnya perempuan dan anak, yang berada di wilayah konflik. Karena itu, penembakan ini harus diusut tuntas melalui investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel. Pemerintah harus membuka secara jelas kronologi kejadian, mengungkap siapa pelakunya, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum," ujar Mafirion, dikutip, di Jakarta, Senin (6/7/2026),
Peristiwa penembakan terjadi di rumah orang tua korban di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Lokasi tersebut berada tidak jauh dari sejumlah kantor pemerintahan, pos, dan markas TNI. Berdasarkan informasi yang disampaikan, salah satu peluru menembus dinding kayu rumah dan mengenai kepala Melkiana yang saat itu sedang mengandung delapan bulan.
Akibat insiden tersebut, Melkiana dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia. Sementara itu, Komando Operasi Habema membantah keterlibatan anggotanya dalam penembakan dan menyatakan bahwa tembakan berasal dari kelompok bersenjata.
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yan
Politik
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penyiaran tidak menjadi aturan yang memb
Politik
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi