RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Anggota DPRD Medan dorong Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan proaktif menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan. Namun, dalam upaya peningkatan PAD diingatkan agar tetap mengedepankan pelayanan yang prima.
Penegasan itu disampaikan anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Akhir Tahun Anggaran 2019 bersama DPMPTSP di gedung DPRD Medan, Sabtu (16/5/2020).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution didampingi Wakil Ketua Pansus Wong Cun Sen dan anggota Syaiful Ramadhan, Hendri Duin Sembiring, Edward Hutabarat, Sudari ST, M Rizky Lubis dan Ishaq Abrar Sembiring. Juga hadir Kepala DPMPTSP Ahmad Basarudin bersama stafnya.
Disampaikan Edwin Sugesti, DPMPTSP agar terus meningkatkan kinerjanya dan berupaya menggali sumber PAD. “Sumber PAD menjamur di Kota Medan. Peluang peningkatan PAD sangat besar,” harap Edwin.
Disamping itu kata Edwin, DPMPTSP harus berupaya memberikan pelayanan pengurusan izin usaha. Mempermudah persyaratan dan percepatan pelayanan pengurusan izin. “Pangkas pengurusan birokrasi. Rutin melakukan sosialisasi pengurusan izin dipermudah,” tegas Edwin seraya menyebut agar terhindar contoh buruk kendati tidak ada izin namun pembangunan terus berlanjut.
Begitu juga yang disampaikan anggota Pansus Sudari ST menganjurkan kepada DPMPTSP guna mempermudah pelayanan perizinan diharapkan melakukan kordinasi dengan Dinas terkait.
“Sitem yang dilakukan DPMPTSP supaya terintegrasi dengan dinas lain. Tujuannya mempermudah penerbitan izin dan penegakan hukum,” saran Sudari ST dan Wong Cun Sen.
Sedangkan anggota Pansus lainnya Hendri Duin Sembiring menyampaikan agar DPMPTSP ke depan memiliki konsep yang jelas. “Perlu ada planing demi peningkatan PAD tanpa mengurangi pelayanan pengurusan izin,” ujar politisi PDI P itu.
Sementara itu menanggapi saran dan kritik dewan, Plt Kepala DPMPTSP Kota Medan Drs Ahmad Basaruddin mengatakan pihaknya terus berupaya mempermudah pelayanan izin. “Birokrasi tetap kita pangkas, syarat kita permudah,” ujar Basyarudin.
Sedangkan untuk sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat, pemilik usaha, assosiasi dan lembaga lainnya. “Motto kami memberikan pengurusan izin itu mudah. Kami terus mengevaluasi biar kemudahan pengurusan izin,” palar Ahmad Basyaruddin. (Is).
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik