Rieke Soroti Ketidakpastian Hukum dalam UU Kesehatan

"Negara wajib menjaga mutu dokter dan keselamatan pasien. Namun negara juga wajib menjamin hak atas pendidikan, hak atas kepastian hukum, dan hak untuk mengembangkan diri. Karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak boleh dilakukan dengan mempertentangkan mutu profesi dan hak konstitusional warga negara," ujarnya.

Sebagai langkah penyelesaian, politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan lima rekomendasi. Salah satu rekomendasi utama adalah mendesak Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera memberlakukan moratorium kebijakan DO terhadap mahasiswa retaker.

Menurut Rieke, langkah tersebut penting dilakukan agar tidak ada mahasiswa yang dirugikan akibat tumpang tindih regulasi yang masih terjadi dalam sistem pendidikan dan sertifikasi profesi kedokteran.

"Kepastian status akademik merupakan bagian penting dari perlindungan hak warga negara. Negara tidak boleh membiarkan terjadinya kekosongan atau ketidakjelasan status terhadap mereka yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan profesi," katanya.

Selain moratorium, Rieke juga mendorong pembentukan Program Nasional Pembinaan dan Remediasi Kompetensi yang terstruktur bagi para retaker. Program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi peserta yang belum lulus uji kompetensi tanpa harus kehilangan status akademik yang telah diperoleh.

Ia juga meminta Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, dan DPR RI melakukan pengawasan serta kajian menyeluruh terhadap dampak implementasi Undang-Undang Kesehatan terhadap mahasiswa profesi kedokteran.