JELAJAHNEWS.ID -Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan dasar perhitungan dan formula penetapan harga dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi belakangan ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah meningkatnya harga minyak dunia akibat ketidakpastian geopolitik internasional. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui alasan dan mekanisme yang digunakan dalam penyesuaian harga tersebut.
"Kita berbicara dalam waktu dekat dengan memanggil pihak yang terkait dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga Pertamina untuk alasan dasar dan juga cara berhitung mereka untuk menaikkan harga BBM," kata Dony saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga:Dony menjelaskan bahwa Pertamax dan Pertamax Green merupakan BBM non-Public Service Obligation (PSO) atau non-subsidi yang selama ini mengikuti mekanisme harga pasar internasional. Karena itu, perubahan harga minyak mentah dunia secara langsung memengaruhi biaya pengadaan energi dan pada akhirnya berdampak pada harga jual BBM non-subsidi di dalam negeri.
"Kalau kita ingin mengikuti dengan harga yang lama, memang harga minyak dunia sedang meningkat, dengan efek dari geopolitik yang ada hari ini, buktinya sekarang naik," ujarnya.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa Pertamina tidak mungkin terus mempertahankan harga lama ketika biaya pengadaan energi mengalami kenaikan. Menurutnya, mekanisme penyesuaian harga merupakan konsekuensi dari sistem yang selama ini diterapkan pada BBM non-subsidi.
"BBM Non-PSO ini dari sekian lama sudah terikat dengan harga internasional. Jadi harga itu bagaimana kondisi minyak dunia naik turun, kita juga akan mengikuti," katanya.
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru&039yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan meng
Politik