JELAJAHNEWS.ID -Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan dasar perhitungan dan formula penetapan harga dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi belakangan ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah meningkatnya harga minyak dunia akibat ketidakpastian geopolitik internasional. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui alasan dan mekanisme yang digunakan dalam penyesuaian harga tersebut.
"Kita berbicara dalam waktu dekat dengan memanggil pihak yang terkait dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga Pertamina untuk alasan dasar dan juga cara berhitung mereka untuk menaikkan harga BBM," kata Dony saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga:Dony menjelaskan bahwa Pertamax dan Pertamax Green merupakan BBM non-Public Service Obligation (PSO) atau non-subsidi yang selama ini mengikuti mekanisme harga pasar internasional. Karena itu, perubahan harga minyak mentah dunia secara langsung memengaruhi biaya pengadaan energi dan pada akhirnya berdampak pada harga jual BBM non-subsidi di dalam negeri.
"Kalau kita ingin mengikuti dengan harga yang lama, memang harga minyak dunia sedang meningkat, dengan efek dari geopolitik yang ada hari ini, buktinya sekarang naik," ujarnya.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa Pertamina tidak mungkin terus mempertahankan harga lama ketika biaya pengadaan energi mengalami kenaikan. Menurutnya, mekanisme penyesuaian harga merupakan konsekuensi dari sistem yang selama ini diterapkan pada BBM non-subsidi.
"BBM Non-PSO ini dari sekian lama sudah terikat dengan harga internasional. Jadi harga itu bagaimana kondisi minyak dunia naik turun, kita juga akan mengikuti," katanya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik