BTN Gandeng Pemkot Padang, Perluas Layanan dari KPR hingga Digitalisasi Layanan Publik
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilai berlangsung lebih tertib dan terorganisasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, DPR menyoroti sejumlah aspek layanan yang masih memerlukan pembenahan, terutama terkait kualitas akomodasi dan kapasitas tenda yang digunakan jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan bahwa pelaksanaan haji tahun ini menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam pengelolaan transportasi dan mobilisasi jemaah pada fase puncak ibadah haji. Menurutnya, kelancaran pergerakan jemaah dari hotel menuju Arafah hingga Mina menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini.
"Kami mengapresiasi kinerja penyelenggaraan haji tahun ini yang relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya. Secara umum pelaksanaan berjalan tertib, meskipun tentu tetap ada beberapa aspek yang ke depan wajib disempurnakan," ujar Jazilul saat berada di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (30/5/2026).
Politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu menilai keberhasilan dalam mengatur arus pergerakan jemaah mampu menekan potensi keterlambatan dan kepadatan yang selama ini menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sistem transportasi dan mobilisasi yang lebih tertata dinilai memberikan dampak positif terhadap kelancaran rangkaian ibadah para jemaah.
Meski demikian, DPR menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia bersama penyedia layanan haji di Arab Saudi. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah fasilitas akomodasi, termasuk kapasitas tenda yang digunakan jemaah selama menjalani prosesi ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Menurut Jazilul, evaluasi terhadap fasilitas dasar menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, kesehatan, dan konsentrasi jemaah saat menjalankan ibadah. Ia menegaskan bahwa kualitas layanan yang baik tidak hanya diukur dari kelancaran transportasi, tetapi juga dari ketersediaan fasilitas yang memadai.
"Masih ada sejumlah fasilitas akomodasi dan kapasitas tenda yang perlu dievaluasi. Tujuannya agar ke depan jemaah Indonesia benar-benar bisa seratus persen fokus beribadah tanpa terganggu masalah fasilitas dasar," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai peningkatan mutu layanan haji harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Standar kenyamanan tempat tinggal sementara, kecukupan ruang bagi jemaah, hingga berbagai layanan pendukung lainnya perlu masuk dalam agenda perbaikan jangka panjang.
Gus Jazil menekankan bahwa evaluasi pascapenyelenggaraan haji harus dilakukan secara komprehensif agar capaian positif yang diraih pada musim haji 2026 dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
"Perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan. Jangan sampai capaian yang baik hari ini membuat kita berhenti melakukan pembenahan," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak semata-mata diukur dari kelancaran mobilisasi jemaah, melainkan juga dari kemampuan penyelenggara menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga jemaah dapat beribadah dengan lebih khusyuk.(jn/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik