RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Rapat panitia khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Medan Akhir Tahun Anggaran 2019 berlangsung alot dan diwarnai Walk Out, Senin (12/5/2020). Pasalnya, salah satu anggota Pansus Janses Simbolon tidak terima jika rapat dilanjutkan dengan alasan komposisi pansus belum kondusif.
Namun, Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution dan anggota lainnya menyebut rapat layak dilanjutkan karena saat pembentukan pansus sudah berdasarkan rapat paripurna.
Sebagaimana diketahui, saat rapat pansus dibuka Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution sekitar lukul 10.45 Wib dan memperkenalkan sejumlah anggota pansus yang hadir yakni Sudari ST, Janses Simbolon, Hendri Duin Sembiring dan Syaiful Ramadhan. Selanjutnya dipersilahkan kepada Kabag Umum Pemko Medan untuk memberikan pemaparan.
Tetapi, saat Kabag Umum M Andi Syahputra menyampaikan pemaparan, tiba tiba salah satu anggota Pansus Janses Simbolon (Hanura) melakukan interupsi. “Pimpinan, berhubung jumlah anggota dewan yang hadir ini belum kourum, alangkah baiknya kita tunda dan tidak efektif,” pinta Janses.
Selanjutnya Janses menyampaikan lagi, alasan penundaan bukan hanya karena tidak kourum. Tetapi, komposisi dan anggota pansus memiliki kerancuan. “Anggota pansus masih memiliki kerancuan. Pembentukan pansus pun terkesan dipaksakan. Kita luruskan dulu Ketua, biar kita rilek pembahasan,” ujar Janses.
Menanggapi pernyataan Janses, Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution mengatakan rapat hendaknya dapat dilanjutkan namun jika ada yang kurang sempurna bisa sambil menunggu keputusan.
Menyahuti pernyataan Edwin Sugesti, Janses lalu ngotot supaya rapat tidak dilanjutkan. “Seharusnya kita bereskan dulu polemik yang ada di internal Pansus. Karena diantara kita ada saling tidak enak. Kalau rapat ini dilanjutkan, saya keluar,” ujar Janses.
Menanggapi ucapan Janses, lalu Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution meminta pendapat dari anggota pansus yang lain. Lalu anggota pansus lain Syaiful Ramadhan (PKS) mengatakan, karena Ianya ditugaskan Fraksinya di Pansus LKPj maka akan terus mengikuti rapat pansus sesuai jadwal.
Sementara itu, anggota pansus lainnya Hendri Duin Sembiring (PDI P) mengatakan, agar rapat pansus dilanjutkan saja. Sebab, nama nama yang bergabung di pansus merupakan utusan Fraksi masing masing.
Menerima pendapat anggota pansus maka Ketua Pansus memutuskan agar rapat dilanjutkan. Mendengar hal itu, Janses Simbolon akhirnya meninggalkan ruang rapat banggar. “Kalau begitu saya keluar. Kita tidak mau dipenjara nanti dikemudian hari,” cetus Janses Simbolon seraya berlalu keluar ruangan.
Rapat pansus LKPj Walikota Medan Akhir Tahun 2019 dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pemaparan dari Kabag Umum Pemko Medan M Andi Syahputra. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik