JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya Indonesia segera memiliki regulasi yang komprehensif terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Regulasi tersebut dinilai mendesak untuk mengantisipasi berbagai dampak perkembangan AI, terutama dalam perlindungan hak cipta, kekayaan intelektual, serta kepentingan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Andreas usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026). Rapat membahas kebijakan menghadapi dampak perkembangan AI terhadap hak cipta dan optimalisasi penegakan hukum kekayaan intelektual dalam ekosistem digital.
Menurut Andreas, perkembangan AI yang berlangsung sangat cepat telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum di Indonesia. Karena itu, DPR bersama pemerintah berupaya mengantisipasi potensi kekosongan regulasi agar pemanfaatan teknologi tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang jelas.
Baca Juga:"Yang paling akan kelihatan di sini adalah di dalam hak cipta dan perkembangan artificial intelligence ini yang sangat cepat dan kemanfaatannya sudah menjadi bagian dari hidup kita di segala aspek kehidupan," ujar Andreas.
Ia menjelaskan bahwa AI kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Teknologi tersebut digunakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, industri kreatif, media digital, kesehatan, hingga pelayanan publik.
Menurutnya, tanpa regulasi yang memadai, pemanfaatan AI berpotensi menimbulkan penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya generasi muda.
"Kalau kita tidak mengatur ini di dalam kehidupan, akan terjadi chaos dalam kemanfaatannya dan penyalahgunaannya yang bisa berbahaya untuk perkembangan generasi muda kita," tegasnya.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik