Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Selain menekankan pentingnya unsur kesengajaan, Hinca menyebut syarat penahanan dalam KUHAP baru kini lebih ketat dibandingkan aturan sebelumnya. Ia meminta aparat tidak mudah melakukan penahanan tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan secara menyeluruh.
"Justice delayed is justice denied, keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang sempurna. Intinya jangan cepat-cepat memutuskan tersangka, gunakan dasar KUHAP yang baru," tegasnya.
Dalam forum tersebut, isu konflik agraria dan perlindungan terhadap pejuang reforma agraria menjadi salah satu perhatian utama. DPR RI menilai perlunya pendekatan yang lebih humanis dan berbasis keadilan sosial dalam menangani sengketa tanah yang melibatkan masyarakat.
Pernyataan Hinca sekaligus menjadi dorongan agar aparat penegak hukum lebih memahami substansi pembaruan hukum pidana nasional, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perjuangan hak masyarakat atas tanah.(**)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa