Pemerintah Diminta Lebih Serius Perangi Kejahatan Transnasional
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan transnasional yang dinilai semakin marak beroperasi di Indonesia.
"Kehadiran para sindikat judi, penipuan online, ditambah narkoba, secara perlahan akan menjadikan Indonesia sebagai sarang kejahatan internasional yang tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga merusak generasi bangsa," kata Meity, di Jakarta, dikutip Jumat (15/5/2026).
Politikus Fraksi PKS itu menilai para pelaku yang ditangkap diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat yang sebelumnya beroperasi di kawasan perbatasan negara-negara Indochina, seperti Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, dan Myanmar. Menurutnya, kelompok tersebut diduga berpindah ke Indonesia karena tekanan operasi pemberantasan yang dilakukan pemerintah China terhadap sindikat perjudian dan penipuan daring di kawasan tersebut.
Baca Juga:Selain itu, konflik yang terjadi di beberapa wilayah Asia Tenggara juga disebut turut mendorong perpindahan jaringan kejahatan lintas negara ke Indonesia. Karena itu, Meity menilai pengungkapan kasus di Jakarta dan penemuan jaringan serupa di Batam oleh Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi perhatian serius pemerintah.
"Ini merupakan alarm bahaya bagi keamanan negara. Pencegahan harus dilakukan melalui operasi yang terkoordinasi oleh seluruh institusi dan lembaga terkait, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga secara sistematis hingga ke daerah," ujarnya.
Meity juga mempertanyakan bagaimana ratusan warga asing dapat berkumpul dan menjalankan aktivitas ilegal dalam jumlah besar di Indonesia tanpa terdeteksi lebih awal. Ia menduga adanya keterlibatan oknum internal yang memberikan akses atau perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
"Aktivitas mereka sangat mengancam stabilitas negara. Bagaimana bisa orang asing berkumpul secara rutin untuk melakukan kejahatan di negara kita dalam jumlah besar? Dalam konteks keamanan nasional, ini sangat berbahaya. Artinya, ada dukungan dari oknum yang memiliki akses dari dalam. Pemerintah harus serius," tegasnya.
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik