DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS

JELAJAHNEWS.ID - Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional. Keterbukaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data akurat yang akan digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran sesuai kondisi nyata di lapangan.

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, data yang dihimpun BPS memiliki peran strategis sebagai dasar pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan nasional ke depan.

"Masyarakat enggak usah takut. Berikan data sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya," kata Muhammad Nur Purnamasidi saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga:

• Musda KNPI P.Sidimpuan Bergelora, Hajrul Aswat Dorong KNPI Lebih Solid

Menurutnya, kualitas data yang diperoleh dari survei ekonomi nasional akan sangat menentukan ketepatan program pemerintah, terutama dalam mengidentifikasi sektor usaha yang mengalami penurunan maupun sektor yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Ia menjelaskan, melalui data tersebut pemerintah dapat mengetahui kondisi riil pelaku usaha di berbagai daerah, termasuk pihak-pihak yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pembiayaan, pendampingan usaha, maupun pengembangan kapasitas usaha.

"Kalau datanya lengkap dan akurat, pemerintah bisa melihat sektor mana yang perlu didorong, mana yang sedang melemah, dan siapa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Nur juga menyampaikan apresiasinya terhadap kemampuan BPS dalam mengelola data statistik nasional. Ia menilai lembaga tersebut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang statistik, pengolahan data, hingga analisis kebijakan.

Menurut dia, keberadaan tenaga statistik yang profesional menjadi modal penting untuk menjaga kredibilitas data nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pemerintah terhadap data yang cepat dan akurat.

Meski demikian, Komisi X DPR RI tetap mendorong BPS untuk terus meningkatkan kualitas metodologi survei agar hasil yang diperoleh semakin presisi dan relevan dengan perkembangan ekonomi masyarakat.

Ia menyarankan agar BPS memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan metode survei dan pengolahan data statistik nasional.

"Kolaborasi penting supaya metodologi survei terus berkembang dan hasil datanya semakin valid," katanya.

Muhammad Nur berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam setiap survei yang dilakukan BPS. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi publik, lanjut dia, juga menjadi kunci dalam menciptakan basis data nasional yang kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang di berbagai sektor ekonomi.