DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional. Keterbukaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data akurat yang akan digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran sesuai kondisi nyata di lapangan.
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, data yang dihimpun BPS memiliki peran strategis sebagai dasar pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan nasional ke depan.
"Masyarakat enggak usah takut. Berikan data sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya," kata Muhammad Nur Purnamasidi saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026).
Baca Juga:Menurutnya, kualitas data yang diperoleh dari survei ekonomi nasional akan sangat menentukan ketepatan program pemerintah, terutama dalam mengidentifikasi sektor usaha yang mengalami penurunan maupun sektor yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
Ia menjelaskan, melalui data tersebut pemerintah dapat mengetahui kondisi riil pelaku usaha di berbagai daerah, termasuk pihak-pihak yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pembiayaan, pendampingan usaha, maupun pengembangan kapasitas usaha.
"Kalau datanya lengkap dan akurat, pemerintah bisa melihat sektor mana yang perlu didorong, mana yang sedang melemah, dan siapa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Nur juga menyampaikan apresiasinya terhadap kemampuan BPS dalam mengelola data statistik nasional. Ia menilai lembaga tersebut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang statistik, pengolahan data, hingga analisis kebijakan.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik