Diduga Belum Lunasi Pembayaran Lahan Rp1,6 Miliar, PT DPM Dipersoalkan Warga Dairi
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
JELAJAHNEWS.ID - Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional. Keterbukaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data akurat yang akan digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran sesuai kondisi nyata di lapangan.
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, data yang dihimpun BPS memiliki peran strategis sebagai dasar pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan nasional ke depan.
"Masyarakat enggak usah takut. Berikan data sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya," kata Muhammad Nur Purnamasidi saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026).
Baca Juga:Menurutnya, kualitas data yang diperoleh dari survei ekonomi nasional akan sangat menentukan ketepatan program pemerintah, terutama dalam mengidentifikasi sektor usaha yang mengalami penurunan maupun sektor yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
Ia menjelaskan, melalui data tersebut pemerintah dapat mengetahui kondisi riil pelaku usaha di berbagai daerah, termasuk pihak-pihak yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pembiayaan, pendampingan usaha, maupun pengembangan kapasitas usaha.
"Kalau datanya lengkap dan akurat, pemerintah bisa melihat sektor mana yang perlu didorong, mana yang sedang melemah, dan siapa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Nur juga menyampaikan apresiasinya terhadap kemampuan BPS dalam mengelola data statistik nasional. Ia menilai lembaga tersebut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang statistik, pengolahan data, hingga analisis kebijakan.
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah
Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap p
Ekonomi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara untuk mendukung
Daerah
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan
Daerah
Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 29 kabupaten/kota di Sumatera Utara hingga pertengahan Juni 2026 masih tertunda.
Daerah