Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis, termasuk apabila pelaku memiliki latar belakang keluarga aparat penegak hukum.
Pernyataan itu disampaikan menyusul viralnya video seorang perempuan di media sosial yang membuat konten lomba komentar rasis dengan hadiah sebesar Rp100 ribu bagi komentar paling rasis di akun pribadinya.
Konten tersebut memicu kecaman luas dari publik karena dinilai mengandung unsur diskriminasi ras dan etnis. Polemik semakin berkembang setelah pembuat konten disebut mengaku tidak takut dilaporkan ke aparat penegak hukum karena kedua orang tuanya merupakan perwira polisi.
Baca Juga:"Pembuat konten rasis tersebut nasibnya bisa seperti Resbob jika terbukti melanggar hukum, baik Undang-Undang ITE, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maupun KUHP," kata Abdullah, Minggu (10/5/2026).
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mencontohkan kasus YouTuber dan streamer Muhammad Adimas Firdaus Putra Nashihan alias Resbob yang diproses hukum hingga dijatuhi pidana karena menghina suku Sunda melalui konten digital. Menurut Abdullah, kasus tersebut menjadi bukti bahwa tindakan rasis di ruang digital dapat berujung pada proses hukum serius.
Ia menilai lomba komentar rasis di media sosial bukan sekadar candaan atau upaya mencari perhatian di internet. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat yang majemuk.
"Mengingat dampaknya sangat serius, tidak boleh ada toleransi dan normalisasi terhadap segala bentuk rasisme digital. Jika dibiarkan, akan muncul banyak konten serupa demi viralitas dan engagement media sosial," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah