Diduga Belum Lunasi Pembayaran Lahan Rp1,6 Miliar, PT DPM Dipersoalkan Warga Dairi
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
JELAJAHNEWS.ID -Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai laporan fiskal pemerintah seharusnya tidak hanya menampilkan capaian positif, tetapi juga memaparkan tantangan dan risiko ekonomi yang sedang dihadapi negara.
Sorotan tersebut disampaikan Harris setelah pemerintah merilis laporan APBN Kita Triwulan I 2026. Dalam laporan itu, pemerintah mencatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20,7 persen. Meski mengapresiasi capaian tersebut, Harris mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional tetap perlu dicermati secara realistis, terutama terkait peningkatan defisit APBN yang mencapai 140,5 persen.
Menurut Harris, penyampaian informasi fiskal yang terlalu menonjolkan optimisme berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat. Ia menilai publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk tantangan pembiayaan negara dan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.
Baca Juga:"Setiap kali membaca rilis resmi seperti APBN Kita Q1 2026, saya selalu teringat pesan Bung Karno, 'Bermimpilah setinggi langit, tapi jangan lupa bahwa akar pohon menancap di bumi'. Narasi APBN harus kembali membumi, menjejak pada realita yang sesungguhnya, bukan sekadar melayang di atas kertas presentasi yang atraktif," kata Harris dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (6/5/2026).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola fiskal negara.
Ia menilai keterbukaan pemerintah terkait kondisi APBN akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
"Kami menuntut transparansi. Jangan hanya merias angka di halaman depan, tapi sembunyikan tagihan utang yang jatuh tempo di halaman belakang," ujarnya.
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah
Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap p
Ekonomi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara untuk mendukung
Daerah
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan
Daerah
Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 29 kabupaten/kota di Sumatera Utara hingga pertengahan Juni 2026 masih tertunda.
Daerah