Rabu, 13 Mei 2026

DPR Minta Pemerintah Sampaikan Kondisi APBN Transparan: Jangan Sembunyikan Tagihan Utang yang Jatuh Tempo

admin - Kamis, 07 Mei 2026 11:16 WIB
DPR Minta Pemerintah Sampaikan Kondisi APBN  Transparan: Jangan Sembunyikan Tagihan Utang yang Jatuh Tempo
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino

JELAJAHNEWS.ID -Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai laporan fiskal pemerintah seharusnya tidak hanya menampilkan capaian positif, tetapi juga memaparkan tantangan dan risiko ekonomi yang sedang dihadapi negara.

Sorotan tersebut disampaikan Harris setelah pemerintah merilis laporan APBN Kita Triwulan I 2026. Dalam laporan itu, pemerintah mencatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20,7 persen. Meski mengapresiasi capaian tersebut, Harris mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional tetap perlu dicermati secara realistis, terutama terkait peningkatan defisit APBN yang mencapai 140,5 persen.

Menurut Harris, penyampaian informasi fiskal yang terlalu menonjolkan optimisme berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat. Ia menilai publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk tantangan pembiayaan negara dan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.

Baca Juga:
"Setiap kali membaca rilis resmi seperti APBN Kita Q1 2026, saya selalu teringat pesan Bung Karno, 'Bermimpilah setinggi langit, tapi jangan lupa bahwa akar pohon menancap di bumi'. Narasi APBN harus kembali membumi, menjejak pada realita yang sesungguhnya, bukan sekadar melayang di atas kertas presentasi yang atraktif," kata Harris dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (6/5/2026).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola fiskal negara.

Ia menilai keterbukaan pemerintah terkait kondisi APBN akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

"Kami menuntut transparansi. Jangan hanya merias angka di halaman depan, tapi sembunyikan tagihan utang yang jatuh tempo di halaman belakang," ujarnya.

Editor
: editor
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru