JELAJAHNEWS.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menargetkan pembentukan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru rampung paling lambat akhir 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).
Pertemuan yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026), dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri pimpinan Komisi III serta Komisi IX DPR RI.
"Tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang yang baru," ujar Dasco.
Baca Juga:Dasco menjelaskan, pembentukan UU tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan penyusunan regulasi baru, bukan sekadar revisi dari undang-undang sebelumnya.
Ia menekankan bahwa percepatan penyusunan sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, terutama kalangan buruh dan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
"Cepat atau lambatnya Undang-Undang ini tergantung dari kawan-kawan buruh. Organisasi buruh dan APINDO akan duduk bersama merumuskan substansi yang nantinya dibahas di DPR," jelasnya.
Menurut Dasco, pendekatan partisipatif ini bertujuan menghasilkan regulasi yang komprehensif serta meminimalkan potensi sengketa hukum di masa mendatang. Ia menilai pelibatan buruh sejak tahap awal penting agar UU yang dihasilkan tidak kembali diuji di MK.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik