Kritik DPR juga dipicu oleh klaim pemerintah mengenai kelebihan lulusan pendidikan guru yang disebut mencapai 490.000 orang per tahun, sementara kebutuhan hanya sekitar 20.000 orang. Fikri mempertanyakan validitas data tersebut, mengingat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru mencatat kekurangan sekitar 374.000 guru di sekolah negeri.
"Klaim 490 ribu lulusan dibandingkan kebutuhan 20 ribu akan menyesatkan jika tidak disertai penjelasan metodologi. Menutup prodi keguruan tanpa memperbaiki distribusi guru justru berpotensi memperparah ketimpangan pendidikan," katanya.
DPR pun merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan keterbukaan data kebutuhan tenaga kerja, pemerataan penempatan tenaga profesional di daerah, serta peningkatan kualitas kurikulum.
Menurut Fikri, langkah penutupan prodi seharusnya bukan menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan pengangguran terdidik.
"Bukan kampus yang pertama kali harus disalahkan ketika lulusan menganggur, melainkan negara yang perlu menjelaskan mengapa perencanaan lapangan kerja dan penempatan profesi belum berjalan optimal," pungkasnya.(jn/**)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik