Ironi Daerah Kaya Energi: DPR Soroti Jambi Masih Minim Akses Listrik
Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyoroti ketimpangan akses listrik di Indonesia dan mendesak pemerintah serta pemangku kepentingan
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyoroti ketimpangan akses listrik di Indonesia dan mendesak pemerintah serta pemangku kepentingan untuk mempercepat pemerataan elektrifikasi, khususnya di daerah penghasil energi yang masih tertinggal.
Dalam Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI di Denpasar, Bali, Minggu (27 April 2026), Cek Endra menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan di Bali relatif stabil dan tidak menghadapi kendala berarti. Hampir seluruh wilayah di provinsi tersebut telah teraliri listrik seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan energi.
"Kami perhatikan tidak banyak masalah kelistrikan di Bali. Pertumbuhannya luar biasa, baik dari sisi ekonomi maupun kebutuhan energinya," ujar Cek Endra.
Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi di sejumlah daerah lain, seperti Provinsi Jambi. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak desa di wilayah tersebut yang belum menikmati akses listrik secara optimal, meskipun daerah tersebut merupakan salah satu penghasil energi utama nasional, khususnya batu bara.
"Di Jambi, batu bara melimpah, tetapi masih banyak desa yang belum terlistriki. Ini tentu ironis," tegasnya.
Menurut Cek Endra, ketimpangan ini mencerminkan perlunya kebijakan energi yang lebih berkeadilan. Ia menilai bahwa daerah penghasil energi seharusnya memperoleh manfaat langsung dari sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam bentuk akses listrik yang memadai.
"Selain menyuplai kebutuhan listrik untuk wilayah Jawa-Bali, daerah penghasil energi juga berhak menikmati listrik sebagai bagian dari kemerdekaan energi," lanjutnya.
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jambi. Ia berharap proyek tersebut dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah tersebut.
Cek Endra juga mengingatkan agar kebijakan pembangunan energi nasional tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, tetapi mencakup seluruh daerah secara merata.
"Kami memahami bahwa pembangunan energi saat ini banyak difokuskan ke Indonesia Timur. Namun, jangan sampai daerah lain justru semakin tertinggal. Pemerataan harus menjadi prioritas," katanya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah meningkatkan anggaran untuk program listrik desa. Menurutnya, dukungan tersebut perlu terus diperkuat agar seluruh desa di Indonesia dapat segera menikmati akses listrik.
"Saya berharap seluruh desa yang belum terlistriki dapat segera memperoleh aliran listrik dalam beberapa tahun ke depan," pungkasnya.(jn/**)
Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyoroti ketimpangan akses listrik di Indonesia dan mendesak pemerintah serta pemangku kepentingan
Politik
Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng milik PT Agro Jaya Perdana di Jalan KL Yos Sudarso KM 15,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan
Peristiwa
Perkara yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menuai sorotan setelah tim advokat dari Kantor Hukum Ben
Hukum
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar program Ombudsman On The Spot di Kantor Imigrasi Kela
Ragam
Keluarga Reza Valentino Simamora masih mempertanyakan hilangnya sejumlah barang pribadi milik korban, termasuk dua telepon genggam dan paspo
Peristiwa
Sebanyak 12 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi calon Direksi PT Bank Sumut dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya
Ekonomi
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi
Politik
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti kasus viral narapidana korupsi yang kedapatan berada di sebuah kedai kopi
Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti maraknya peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai telah mencapai
Politik
Konflik agraria yang telah berlangsung bertahuntahun di Provinsi Riau kembali mencuat dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang di
Politik